Permenkes No 20 Th 2019 : Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Artikel Terkait

Fakta Menunjukkan Bahwa Penggunaan Telemedisin Pada Pasien Anak Dengan Asma Meningkat Selama Pandemi COVID-19

3 minggu ago

Telemedisin, Solusi untuk Tingkatkan Kepercayaan Diri Pasien Hepatitis C Selama Pengobatan

27 November 2023

IAI : Seharusnya Telefarmasi Tercantum di RUU Kesehatan

5 Juni 2023

Farmasetika.com – Menteri kesehatan Republik Indonesia merilis regulasi terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan dalam Peraturan Menterin Kesehatan (Permenkes/PMK) Nomor 20 Tahun 2019. Permenkes ini berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2019.

Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan denganmenggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pelayanan Telemedicine adalah Telemedicine yang dilaksanakan antara fasilitas pelayanan kesehatan satu dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain berupa konsultasi untuk menegakkan diagnosis, terapi, dan/atau pencegahan
penyakit.

Berdasarkan Permenkes ini, dinyatakan bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan spesialistik dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan terutama daerah terpencil, dilakukan berbagai upaya salah
satunya melalui penggunaan teknologi informasi bidang kesehatan berupa pelayanan konsultasi antar fasilitas pelayanan kesehatan melalui telemedicine.

Selain itu, untuk mewujudkan pelayanan telemedicine yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, diperlukan pengaturan secara khusus mengenai pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pelayanan Telemedicine sebagaimana dimaksud adalah:
a. teleradiologi;
b. teleelektrokardiografi;
c. teleultrasonografi;
d. telekonsultasi klinis; dan
e. pelayanan konsultasi Telemedicine lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Teleradiologi merupakan pelayanan radiologi diagnostik dengan menggunakan transmisi elektronik image dari semua modalitas radiologi beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam hal penegakan diagnosis.

Teleelektrokardiografi merupakan pelayanan elektrokardiografi dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas elektrokardiografi beserta data
pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam hal penegakan diagnosis.

Teleultrasonografi  merupakan pelayanan ultrasonografi obstetrik dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas ultrasonografi obstetrik beserta data
pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam hal penegakan diagnosis.

Telekonsultasi klinis merupakan pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis, dan/atau memberikan pertimbangan/saran tata laksana.

Telekonsultasi klinis  dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan/atauvideo.

Telekonsultasi klinis  harus terekam dan tercatat dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya :