Klasifikasi Apotek dalam KBLI 2025 Jadi Perhatian Farmasis Indonesia Bersatu

Majalah Farmasetika – Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) menyampaikan dokumen masukan kebijakan (policy brief) kepada Presiden Republik Indonesia dan Komisi IX DPR RI terkait klasifikasi apotek dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Dokumen tersebut memuat pandangan organisasi profesi farmasis mengenai penempatan apotek yang saat ini masih tercantum dalam kategori perdagangan eceran.

Dalam dokumen tersebut, FIB menilai bahwa klasifikasi apotek dalam KBLI perlu dicermati kembali seiring dengan perubahan kerangka regulasi kesehatan nasional. Beberapa regulasi terbaru, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, menempatkan apotek sebagai bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan penunjang, bukan semata-mata sebagai unit usaha perdagangan.

Sesuai dengan press rilis yang diterima (9/1/2026), Menurut FIB, perbedaan penempatan antara regulasi sektor kesehatan dan klasifikasi usaha berpotensi menimbulkan implikasi administratif, terutama dalam hal perizinan, tata kelola, serta pemahaman fungsi apotek dalam sistem pelayanan kesehatan. Organisasi tersebut menilai bahwa harmonisasi antarregulasi lintas sektor menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara apotek dan tenaga kefarmasian.

Konteks Pelayanan Kefarmasian

Dalam policy brief yang disampaikan, FIB juga menguraikan peran apotek yang semakin berkembang dalam pelayanan kefarmasian. Selain penyerahan obat, apotek dinilai memiliki fungsi pelayanan profesional melalui peran apoteker dalam pemantauan terapi obat, edukasi pasien, dan upaya peningkatan keselamatan penggunaan obat.

Dokumen tersebut merujuk pada sejumlah literatur dan praktik internasional yang menunjukkan bahwa keterlibatan apoteker dalam pelayanan klinis dapat berkontribusi terhadap peningkatan mutu layanan kesehatan. Namun, rujukan tersebut disampaikan sebagai gambaran umum praktik kefarmasian global, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan kebijakan pembiayaan kesehatan nasional di Indonesia.

Usulan dalam Kerangka Masukan Kebijakan

Sebagai bagian dari masukan kebijakan, FIB mengusulkan agar klasifikasi apotek dalam KBLI dapat disesuaikan atau dilengkapi dengan kode yang lebih mencerminkan fungsi pelayanan kefarmasian. Usulan tersebut dimaksudkan untuk menjembatani perbedaan antara klasifikasi statistik usaha dan regulasi sektor kesehatan, tanpa menghilangkan aspek usaha dari penyelenggaraan apotek.

FIB menegaskan bahwa dokumen yang disampaikan merupakan masukan kebijakan yang bersifat konstruktif dan terbuka untuk dikaji lebih lanjut oleh pemerintah. Dokumen tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik.

Hingga saat ini, belum terdapat pernyataan resmi dari pemerintah terkait tindak lanjut atas masukan tersebut. Namun, isu keselarasan regulasi lintas sektor—khususnya antara kebijakan kesehatan, statistik usaha, dan perizinan—merupakan bagian dari dinamika kebijakan yang terus berkembang seiring dengan implementasi Undang-Undang Kesehatan yang baru.