Fenomena Resistensi Antibiotik dan Reformasi Birokrasi

Farmasetika.com – Rubrik Opini. Lebih dari 70% populasi Asia Tenggara merupakan carrier (pembawa) Escherichia coli resisten antibiotik. Jumlah ini terus meningkat secara pesat dalam sepuluh tahun terakhir. Demikian disampaikan Dr Visanu Thamlikitkul, kepala Bagian Kedokteran Tropis dan Penyakit Menular dari Universitas Mahidol, Bangkok, pada konferensi Prince Mahidol Awards 2017 seperti dilansir www.medium.com.

Fenomena Resistensi Antibiotik

Fenomena ini telah diperingatkan oleh Alexander Fleming, penemu penisilin, sejak lebih dari tujuh puluh tahun lalu, dalam sebuah wawancara di The New York Times.

Fleming mengingatkan bahwa penyalahgunaan antibiotik dapat memicu resistensi. Seiring waktu, antibiotik tidak hanya digunakan untuk keperluan pengobatan, tapi juga di usaha peternakan dan perikanan pada sektor agrikultur.

Kementerian Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2406 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik, telah menggariskan pedoman pengobatan menggunakan antibiotik secara rasional untuk menekan angka resistensi terhadap antibiotik. Namun demikian, praktek pengobatan merupakan sebuah seni.

Bagaimana pemberian antibiotik pada indikasi infeksi sekunder bakteri oportunistik adalah pertanyaan yang sulit dijawab dengan tuntas. Antibiotik memang bukan obat untuk penyakit akibat virus, namun apakah penggunaan antibiotik hanya bisa dijustifikasi dengan serangkaian prosedur pemeriksaan fisik hingga uji laboratorium.

Upaya Pencegahan dan Program Pemerintah

Fenomena meluasnya resistensi antibiotik merupakan suatu ancaman serius di bidang kesehatan. Mekanisme resistensi antibiotik pada bakteri bermacam-macam, yang meliputi mutasi genetik bakteri, penghambatan aktivitas antibiotik secara enzimatik, perubahan protein target antibiotik, perubahan jalur metabolik, mekanisme transport aktif ke luar sel dan perubahan permeabilitas membran sel bakteri.

Sebagian bakteri memiliki kekebalan intrinsik pada antibiotik, yakni memiliki kekebalan dari dalam tanpa dipengaruhi penggunaan antibiotik yang salah. Bakteri yang lain dapat mengekspresikan atau menekan gen tertentu untuk menetralisir antibiotik. Bagi sekelompok bakteri tanah, antibiotik malah dapat menjadi sumber nutrisi bagi mereka.

Solusi untuk jangka pendek dalam mengatasi resistensi antibiotik adalah mengampanyekan penggunaan obat rasional, seperti yang tengah diusung Kementerian Kesehatan melalui Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat). Masyarakat perlu disadarkan bahwa dalam menggunakan obat apa pun sebaiknya sesuai dengan petunjuk penggunaan agar tidak muncul efek yang tidak diharapkan.

Penggunaan antibiotik di negeri ini sepertinya masih belum rasional. Perumpamaan yang mengena untuk ini barang kali seperti perencanaan anggaran pemerintah. Jika diberikan, antibiotik harus dihabiskan, namun ada sisi lain yang mungkin banyak terlupakan, yakni bahwa kalau memang tidak diperlukan, sebaiknya tidak digunakan.

Reformasi Birokrasi

Selain aspek-aspek yang biasa dihubungkan dengan tingkat resistensi antibiotik seperti penggunaan obat yang rasional, hal lain yang dapat mempengaruhi resistensi antibiotik ternyata dapat pula terkait dengan kualitas tata kelola pemerintahan.

Suatu kajian retrospektif dilakukan di 28 negara Uni Eropa pada kurun waktu 1998-2010 mengenai keterkaitan antara resistensi antibiotik dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Tingkat korupsi suatu negara berkontribusi pada tingkat resistensi antibiotik dan memiliki korelasi yang lebih baik dibandingkan faktor penggunaan antibiotik. Variabel lain yang dianalisa adalah belanja pelayanan kesehatan swasta, pendidikan tersier serta tingkat perkembangan ekonomi (Public Library of Science, Maret 2015).

Bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Transparency International telah mengeluarkan laporan tahunan Indeks Persepsi Korupsi 2016 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke 90 dari 176 negara dengan skor 37 pada skala 0–100. Korupsi melemahkan organisasi, dan akan berujung pada lemahnya pengendalian dan pengawasan di sarana pelayanan kesehatan terkait penggunaan antibiotik.

Peringatan World Antibiotic Awareness Week pada tanggal 13-19 November 2017 ini dapat menjadi momentum bagi kita bahwa untuk melawan resistensi antibiotik tidak hanya diperlukan promosi penggunaan obat yang rasional namun juga penguatan organisasi kesehatan melalui pengendalian terhadap korupsi. Penguatan tata kelola instansi kesehatan di semua lini merupakan keniscayaan dalam perang panjang melawan bakteri.

Daftar Pustaka

1. https://medium.com/one-health-workforce/researcher-warns-of-rapid-spread-of-antibiotic-resistance-1bba422e791b
2. Republik Indonesia (2011). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2406 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik. Jakarta : Sekretariat Negara
3. http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38734494
4. Collignon P, Athukorala P-c, Senanayake S, Khan F (2015) Antimicrobial Resistance: The Major Contribution of Poor Governance and Corruption to This Growing Problem. PLoS ONE10(3): e0116746. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116746