Ketum IAI : Kami Malu, 72% Antibiotik Masih Diberikan Tanpa Resep di Apotek

Majalah Farmasetika – Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (Ketum PP IAI), apt. Noffendri Roestam, S.Si, menyampaikan data hasil riset dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menyatakan sekitar 72% antibiotik masih diberikan tanpa resep di apotek.

“Sampai sekarang, kami selaku Ikatan Apoteker Indonesia juga masih merasa malu, karena BPOM selalu memaparkan data bahwa sekitar 72% antibiotik masih diberikan tanpa resep di apotek, itu menjadi koreksi besar bagi kami, walaupun itu bukan hanya tugas organisasi profesi, tetapi juga bersama pemerintah berkolaborasi untuk menekan hal ini” jelas Noffendri di acara puncak peringatan World Antibiotik Awareness Week (WAAW) IAI yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Pontianak (30/12/2022).

Pada kesempatan ini, Ketum PP IAI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kalbar dalam keberhasilannya menurunkan angka resistensi antibiotik melalui adanya surat edaran dari Gubernur Kalbar tentang Pencegahan Resistensi Antibiotik pada 27 Februari 2019.

“Hanya surat edaran pa Gubernur tanpa perlu Pergub ataupun Perda, masyarakat sudah tidak bisa mendapatkan antibiotik tanpa resep dokter, ini luar bisa, saya salut. Jadi balik lagi ke komitmen segenap unsur bangsa untuk menjalankannya” kata Noffendri dalam sambutannya yang juga dihadiri oleh Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum.

“Hal ini juga didukung dengan data riset, ini luar biasa, riset dari Badan POM, memang terjadi penurunan (resistensi antibiotik) yang luar biasa” tambahnya.

Noffendri juga mencontohkan cara lain dalam menekan penggunaan antibiotik tanpa resep dokter di Yogyakarta, dengan praktek komunitas.

“Jadi komunitasnya lah yang menegur apotek yang memberikan antibotik tanpa resep, dan metoda ini berjalan. Namun tentunya bukan hanya di Kalbar dan Yogyakarta, perlu adanya kontribusi di seluruh Indonesia untuk bersama-sama menekan resistensi antibiotik” tambah Noffendri.

Beliau juga menyentil Pemerintah yang terlalu mengekspos kasus gagal ginjal sampai penarikan obat sirup, padahal korban meninggal jauh lebih tinggi dari kasus resistensi antimikroba.

“Kalau kita bicara kasus gagal ginjal yang tercatat korban meninggal sekitar 200an orang bayi, kenapa ini yang menjadi heboh, padahal korban karena resistensi antibiotik ini bisa mencapai 700 ribu orang per tahun, kok bisa ya data seperti itu tidak terekspos dengan baik oleh Pemerintah” singgung Noffendri.

Di akhir sambutannya, Ia menekankan agar wilayah lain meniru menduplikasi kolaborasi yang ada di Kalbar, supaya penurunan penggunaan antibiotik tanpa resep ini tidak hanya terjadi di Kalbar, Yogyakarta, melainkan di seluruh Indonesia.