Majalah Farmasetika (V1N6-Agustus 2016). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar kampanye peduli obat legal di car free day Bundaran HI, Jakarta. BPOM ingin mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dengan peka terhadap beberapa hal sebelum mengonsumsi obat, Minggu (21/8/2016). Obat ilegal sendiri dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu obat tanpa izin edar (TIE) atau obat palsu.
Obat TIE merupakan obat yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM. Kode izin edar Badan POM untuk obat diawali dengan huruf D untuk obat dengan merek dagang atau G untuk obat generik, lalu diikuti dengan huruf kedua, yaitu B untuk obat bebas, T untuk obat bebas terbatas, K untuk obat keras. Seringkali obat TIE disertai dengan penandaan yang berbeda dengan obat yang telah memiliki izin edar.
Sementara, obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh pihak yang tidak berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat menggunakan penandaan yang meniru obat dengan izin edar.
[Baca : Daftar Golongan Obat yang Dipalsukan dan Upaya BPOM Perangi Peredaran Obat Ilegal]“Modus pemalsuan obat yang dilakukan pelaku, antara lain mengemas ulang produk obat dengan kemasan dan label produk obat lain yang harganya lebih tinggi, mengubah tanggal kedaluwarsa dengan tanggal kedaluwarsa baru, mengganti kandungan zat aktif dengan zat aktif lain yang efek terapinya berbeda atau mengurangi kadar zat aktif obat sehingga tidak sesuai dengan kandungan produk aslinya”, jelas Penny, Kepala Badan POM, pada acara kampanye Aksi Sosial Peduli Obat Legal di area Car Free Day Jakarta hari Minggu, 21 Agustus 2016.
“Dari sisi jalur distribusi, modus pelanggaran penyebab masuknya obat palsu ke jalur distribusi resmi disebabkan ada fasilitas pelayanan kefarmasian yang melakukan pengadaan obat dari sumber tidak resmi atau dari sumber freelance tanpa disertai dokumentasi yang memadai”, tambah Penny.
Masyarakat sebagai konsumen pengguna produk obat di Indonesia merupakan salah satu kunci utama keberhasilan upaya penanggulangan peredaran obat ilegal. Peran aktif masyarakat sangat diharapkan dalam melakukan pengawasan obat ilegal termasuk palsu, minimal dimulai dari pengawasan peredaran obat yang ada di lingkungan sekitarnya.
Melalui kampanye Aksi Sosial Peduli Obat Legal, Badan POM mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen yang kritis dalam memilih atau menggunakan obat. “Masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas. Ingat untuk selalu melakukan Cek KIK (Cek Kemasan, Cek Izin edar, dan Cek Kedaluwarsa). Pastikan juga untuk selalu membeli obat di sarana resmi. Belilah obat keras sesuai dengan resep dan petunjuk dari dokter. Hindari pembelian obat melalui situs penjualan online. Jangan mudah tergiur dengan harga obat yang lebih murah dari harga pasaran”, himbau Penny.
Masyarakat yang kritis diharapkan dapat mempercepat upaya memutuskan mata rantai peredaran obat ilegal di Indonesia. Dengan semakin menurunnya jumlah konsumen yang menggunakannya, maka pelaku juga akan semakin mengurangi aktivitas usahanya dalam mengedarkan produk obat ilegal karena tidak memberikan keuntungan. “Jangan ragu untuk melaporkan kepada Badan POM jika mencurigai adanya aktivitas peredaran obat ilegal”, tutup Penny.
Sumber : pom.go.id
Majalah Farmasetika - Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan yang memiliki izin untuk menyediakan, menyimpan,…
Majalah Farmasetika - Produk farmasi, seperti obat-obatan, memerlukan stabilitas tinggi untuk menjaga efektivitas dan kualitasnya…
Majalah Farmasetika - Dalam dunia perdagangan obat, surat pesanan memiliki peran yang sangat penting. Di…
Majalah Farmasetika - Di fasilitas distribusi farmasi, memastikan obat-obatan dan alat kesehatan tetap berkualitas sepanjang…
Majalah Farmasetika - Studi kohort yang baru-baru ini diterbitkan dalam Annals of Medicine Journal menetapkan…
Jakarta - BPOM resmi mengumumkan penarikan produk pangan olahan impor latiao asal Tiongkok penyebab keracunan.…