Artikel Terkait
Majalah Farmasetika – Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) mengirim surat dan meminta Presiden Joko Widodo mencopot Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan alasan tidak merespon somasi dari KKI dan tidak mengakui kelalaian dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia.
Pada 3 Nopember 2022 KKI Menyurati Presiden Jokowi Untuk Memberhentikan Kepala BPOM RI dari jabatannya karena tidak menjalankan tugas dan wewenang dengan baik sehubungan dengan kasus gagal ginjal yang telah menelan banyak korban.
Ketua KKI Dr. David Tohing menyampaikan, bahwa sebelumnya KKI sudah mengirimkan Surat Keberatan kepada BPOM RI (SOMASI) yang juga ditembuskan kepada Presiden Jokowi.
Dalam keterangan tertulis (3/11) Ketua KKI, Dr. David Tobing menyampaikan isi surat kepada Presiden Jokowi antara lain
1. Bahwa KKI telah menyampaikan keberatan kepada BPOM RI melalui Surat tertanggal 27 Oktober 2022, karena BPOM RI telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Penguasa karena tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangka pengawasan sirup obat yang ditenggarai mengandung zat2 berbahaya,
Dalam somasi tersebut KKI juga meminta BPOM RI untuk melakukan pengujian seluruh produk yang telah dikeluarkan izin edar sirup obat secara mandiri kemudian mengumumkan kembali hasil-hasil uji produk sirup obat yang dilakukan
KKI juga mendesak agar BPOM menyampaikan permintaan maaf kepada Masyarakat Indonesia.
“Kepala BPOM tidak merespon somasi kami dan bahkan melakukan pembelaan2 untuk lepas dari tanggung jawab” sesal David
2. Bahwa Kepala BPOM RI bukan mengakui kelalaian dan meminta maaf malah melakukan hal-hal antara lain :
a. Melimpahkan tanggung jawab ke Kementerian Kesehatan dalam perkuatan regulasi dan obat terkait cemaran EG dan DEG mulai dari regulasi pengawasan pre market hingga post market meliputi pemasukan bahan tambahan, standard an/atau persyaratan mutu dan kewamanan (Farmakope Indonesia);
“tindakan Kepala BPOM ini sangat aneh karena tugas pengawasan pre market dan post market itu merupakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam perundang undangan” tegas David
Kepala BPOM juga Melimpahkan kesalahan ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dengan dalih bahwa seharusnya kedua Kementrian tersebut memeriksa bahan pelarut yaitu PG dan PEG yang diimpor melalui kategori non lartas sehingga Kepala BPOM RI menyangkal bukan masuk pemeriksaan BPOM RI ;
“tindakan kepala BPOM yang membawa2 Kementrian Perdagangan dan Perindustrian adalah tindakan yang sembrono dan hanya untuk melakukan pembelaan diri” tegas David
David juga kembali mengingatkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan dugaan maladministrasi di BPOM RI sehubungan dengam cara kerja pengawasan pre market dan post market
“KKI melihat Kepala BPOM RI bukannya melakukan tindakan koreksi dan meminta maaf kepada masyarakat tapi malah banyak melimpahkan kesalahan ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, jadi sudah sangat patut dicopot dari jabatannya” ujar David
Dalam rilisnya David juga memghimbau Kepala BPOM untuk mengingat kembali MAKLUMAT PELAYANAN yang pernah ditandatangani sendiri pada tanggal 23 Agustus 2018 yang berisi Dengan ini Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Menyatakan Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak ditepati kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan undangan.
Bahwa dengan terbuktinya beberapa sirup obat yang sebelumnya sudah memperoleh ijin edar dari BPOM mengandung zat-zat berbahaya maka terbukti Kepala BPOM telah tidak menjalankan standar pelayanan dengan hati hati sehingga sudah patut diberi sanksi yaitu pencopotan dari jabatan” pungkas David
“Kami mohon agar Bapak Presiden Republik Indonesia segera memberhentikan Kepala BPOM RI karena tidak melakukan tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM sebagaimana mestinya” tutup David
