Info Farmasi Terkini Berbasis Ilmiah dan Praktis Majalah Farmasi Online Pertama di Indonesia
Artikel Terkait
Majalah Farmasetika – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengidentifikasi prioritas utama untuk meningkatkan keamanan pangan dalam lima tahun ke depan di Asia Tenggara.
WHO rilis panduan keamanan pangan di Asia Tenggara
WHO merilis pedoman “Framework for action on food safety in the WHO South-East Asia Region” atau Kerangka Aksi untuk Keamanan Pangan di Wilayah Asia Tenggara pada Mei 2020 yang mencakup tahun 2020 hingga 2025 dan memiliki panduan bagi otoritas di seluruh rantai makanan dan mereka yang terlibat dalam kedaruratan, kesiapsiagaan, dan respons keamanan pangan. Beberapa negara disertakan.
Panduan tersebut memiliki tujuh bagian: kebijakan dan kerangka hukum, manajemen pengendalian, inspeksi berbasis risiko, data dan informasi untuk mendukung tindakan pengendalian berbasis risiko, sistem laboratorium nasional, kesiapsiagaan dan respons terhadap keadaan darurat keamanan pangan, serta komunikasi dan pendidikan keamanan pangan.
Rencana tersebut didasarkan pada Strategi Regional untuk Keamanan Pangan 2014 hingga 2018 yang membantu memperkuat partisipasi Codex dan pengawasan penyakit bawaan makanan.
Wilayah Asia Tenggara menyumbang 150 juta penyakit bawaan makanan dan 175.000 kematian pada tahun 2010, yang merupakan beban tertinggi kedua di antara wilayah WHO. Ini adalah rumah bagi seperempat populasi dunia. Empat bakteri bawaan makanan adalah Campylobacter, Shigella, enterotoxigenic E. coli, dan Salmonella enteritidis. Empat penyebab utama di balik kematian adalah Salmonella typhi, norovirus, virus hepatitis A dan Salmonella enteritidis.
Dampak ekonomi dari penyakit bawaan makanan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMIC) di Asia diperkirakan mencapai $ 63,1 miliar pada tahun 2016 oleh Bank Dunia.
Evaluasi sistem kontrol makanan
Wilayah ini memiliki 11 negara anggota: Bangladesh, Bhutan, Republik Demokratik Rakyat Korea, India, Indonesia, Maladewa, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, dan Timor-Leste. Ini rentan terhadap masalah bawaan makanan karena kondisi iklim, kebiasaan makan, kemiskinan, fasilitas higienis dan sanitasi dasar yang tidak memadai, dan kesadaran masyarakat yang rendah tentang keamanan pangan. Kawasan ini merupakan pemasok komoditas global termasuk ikan, beras, rempah-rempah, serta buah dan sayuran.
Evaluasi situasi di wilayah tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian pangan dihadapkan oleh fragmentasi antara lembaga yang berbeda, kurangnya kepemimpinan yang kuat di tingkat nasional, dan koordinasi dan kolaborasi yang buruk di antara para pemangku kepentingan nasional, menurut laporan tersebut. Sistem pengendalian pangan di 11 negara berada pada berbagai tahap perkembangan.
Negara-negara Anggota menghadapi masalah mendasar terkait dengan standar kebersihan makanan yang buruk dan prevalensi penipuan makanan, sementara ancaman baru telah muncul, termasuk akses ke pasar internasional.
Kurangnya perhatian dan komitmen politik menjadi kendala utama dalam meningkatkan sistem pengendalian pangan di daerah. Terdapat akses terbatas ke sumber daya manusia dan keuangan untuk investasi di sektor keamanan pangan di tingkat nasional dan internasional.
Otoritas keamanan pangan nasional kekurangan kapasitas teknis dan sumber daya keuangan yang memadai, sementara mitra internasional hanya tertarik untuk mendukung beberapa negara terpilih. Sistem pengendalian pangan nasional membutuhkan pemantauan dan evaluasi kinerja secara teratur untuk meninjau kesesuaian dan efektivitas keputusan kebijakan. FAO dan WHO membantu Indonesia menilai sistem kontrolnya secara percontohan pada 2017 hingga 2018.
Tantangan yang dihadapi di kawasan Asia Tenggara
Sebagian besar negara di Asia Tenggara memiliki tantangan untuk memberikan sistem pengendalian makanan berbasis risiko di pengaturan domestik sebagai pendekatan pencegahan untuk mengurangi penyakit bawaan makanan. Beberapa berusaha untuk mengatasi peningkatan risiko pangan yang terkait dengan munculnya e-commerce.
Pengecekan domestik sebagian disebabkan oleh sumber daya dan alih-alih melakukan kontrol berbasis risiko, negara-negara pengimpor makanan di wilayah tersebut melakukan pemeriksaan fisik dan analisis laboratorium dasar untuk beberapa kontaminan umum, berdasarkan peraturan.
Penolakan produk makanan sering terjadi karena negara pengekspor berjuang untuk memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh negara pengimpor. Para importir di Asia Tenggara tidak memiliki inspeksi, pengujian kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk memastikan keamanan dan kualitas pasokan makanan impor, demikian temuan para peneliti.
Penyakit bawaan makanan dapat berdampak signifikan pada pembangunan ekonomi dan perdagangan internasional. Sebuah insiden lokal dapat dengan cepat menjadi keadaan darurat internasional karena kecepatan dan jangkauan distribusi makanan, yang berdampak pada kesehatan, ekonomi dan perdagangan.
Menyampaikan informasi keamanan pangan yang andal kepada konsumen tampaknya merupakan tantangan bagi negara-negara dan pelatihan untuk penjamah makanan tidak cukup dilaksanakan. Produksi makanan informal di tingkat komunitas terus menjadi tantangan, dengan kebersihan dasar dan penipuan makanan menjadi perhatian utama. Keamanan makanan dari pedagang kaki lima telah dikompromikan oleh praktik kebersihan yang buruk, akibat rendahnya kesadaran akan keamanan pangan serta kurangnya investasi di berbagai bidang seperti sistem rantai dingin dan sumber air bersih.
FAO dan WHO mengembangkan alat untuk mengevaluasi kinerja sistem pengendalian pangan nasional dengan menerapkan metode berbasis bukti untuk memberikan hasil kuantitatif. Penilaian tersebut mencakup masukan dan sumber daya; fungsi kontrol; interaksi dengan pemangku kepentingan; sains dan pengetahuan
Sumber :
Kerangka Aksi WHO untuk Keamanan Pangan di Wilayah Asia Tenggara https://gudangilmu.farmasetika.com/kerangka-aksi-who-untuk-keamanan-pangan-di-wilayah-asia-tenggara/
WHO framework targets improved food safety in South East Asia https://www.foodsafetynews.com/2020/08/who-framework-targets-improved-food-safety-in-south-east-asia/
