PP No. 41 Th. 2021 Pertegas Pelayanan Kefarmasian Bukan Layanan Medik Maupun Penunjang

Majalah Farmasetika – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan menempatkan Layanan Kefarmasian bukan sebagai layanan medik maupun layanan penunjang.

Hal ini memperbaiki apa yang telah diatur di Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 3 tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto pada tanggal 14 Januari 2020, yang sempat membuat marah, kecewa, protes, seluruh Apoteker/Farmasis seluruh Indonesia yang jumlahnya ratusan ribu orang.

Mereka yang bekerja di industri farmasi, rumah sakit, puskesmas, apotik, distributor obat (PBF), tersinggung berat, gara-gara profesi apoteker dikelompokkan satu kelompok dengan binatu/laundry.

Layanan kefarmasian dibagi menjadi 2 jenis

Berdasarkan PP 41 tahun 2021 ini, Layanan Kefarmasian terdiri dari :

  • pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu; dan
  • pelayanan farmasi klinik.

Tidak hanya itu, Pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit
umum sebagaimana meliputi:
a. pelayanan medik dan penunjang medik;
b. pelayanan keperawatan dan kebidanan’
c. pelayanan kefarmasian; dan
d. pelayanan penunjang.

Pengertian layanan medik

(1) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. pelayanan medik umum;
b. pelayanan medik spesialis; dan
c. pelayanan medik subspesialis.
(2) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa pelayanan medik dasar.
(3) Pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b bcrupa:
a. pelayanan medik spesialis dasar; dan
b. pelayanan medik spesialis lain.
(4) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. pelayanan penyakit dalam;
b. pelayanan anak;
c. pelayanan bedah; dan
d. pelayanan obstetri dan ginekologi.
(5) Pelayanan medik subspesialis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdirr atas:
a. pelayanan medik subspesialis dasar; dan
b. pelayanan medik subspesialis lain.

Baca :  Dilema Penerapan Permenkes No. 31 Tahun 2016 di Dunia Kefarmasian

Layanan penunjang

(1) Pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud terdiri atas:
a. pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga
kesehatan; dan
b. pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga
non kesehatan.
(2) Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. pelayanan laboratorium;
b. pelayanan rekarn medik;
c. pelayanan darah;
d. pelayanan gtzi;
e. pelayanan sterilisasi yang tersentral; dan
f. pelayanan penunjang lain.
(3) Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. manajemen Rumah Sakit;
b. informasi dan komunikasi;
c. pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
d. pelayananlaundry/binatu;
e. pemulasaraan jenazaln, dan
f. pelayanan penunjang lain.

Selengkapnya bisa dilihat di GudangIlmu.farmasetika.com

Share this:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

About farmasetika.com

farmasetika.com
Farmasetika.com (ISSN : 2528-0031) merupakan situs yang berisi informasi farmasi terkini berbasis ilmiah dan praktis dalam bentuk Majalah Farmasetika. Di situs ini merupakan edisi reguler. Sign Up untuk bergabung di komunitas farmasetika.com. Download aplikasi Android Majalah Farmasetika, Caping, atau Baca di smartphone, Ikuti twitter, instagram dan facebook kami. Terimakasih telah ikut bersama memajukan bidang farmasi di Indonesia.

Check Also

Ibu Hamil Boleh di Vaksin Sinovac, Pfizer,dan Moderna dengan Kriteria Khusus

Majalah Farmasetika – Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI akhirnya perbolehkan ibu hamil untu diberikan vaksinasi COVID-19 …

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.